Kesambi - Seorang warga perbatasan kota dan kabupaten, Yuyun Wahyu Kurnia mengaku lebih memlih ingin diakui secara administrasinya menjadi warga Kota Cirebon daripada menjadi warga kabupaten. Warga yang beralamat di Jalan Saputra Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung itu mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum maksimal mengakomodir kebutuhan warga kabupaten yang tinggal di perbatasan.
Bahkan menurutnya, sejak
tahun 1990 bertempat tinggal di daerah itu Pemkab sangat jarang memberikan
bantuan di sekitar daerah di mana dia tinggal. Yuyun mengaku, lebih ingin
menjadi warga Kota Cirebon, sebab Pemkot sejauh ini lebih memperhatikan
kebutuhan warga Kabupaten Cirebon yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi
bantuan sosial maupun pelayanan masyarakat lainnya.
“Bayangkan sejak saya
mendirikan rumah pada tahun 1990, belum mendapat bantuan apa-apa dari Pemkab,
baru ada pembangunan lima tahun terakhir ini dari Pemda, itu juga setelah ada
seorang pejabat Pemda. Kalau di sekitar perumahan saya belum pernah,” ungkapnya
di kantor Sekretariat Perbakin Kota Cirebon, Kamis (11/9) kemarin.
Yuyun juga menyampaikan,
saat ini warga kabupaten yang tinggal di perbatasan tengah membentuk panitia
kecil membuat referendum, yang isinya meminta jajak pendapat kepada seluruh
warga yang tinggal di perbatasan untuk menentukan lebih ingin memilih sebagai
warga kota atau kabupaten. Lanjut dia menjelaskan, warga di perbatasan saat ini
lebih ingin menjadi warga kota.
Pihaknya mengimbau kepada
Bupati Cirebon, jangan takut kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika
banyak di wilayah perbatasan masuk di wilayah kota. Dia menjelaskan,
berdasarkan perkembangannya daerah di perbatasan seperti di Tuparev sebetulnya
pernah menjadi bagian Kota Cirebon. Menurutnya, masalah PAD di wilayah
perbatasan sebetulnya bisa dibagi oleh dua daerah itu.
“Jangan takut pemkab
kehilangan PAD-nya, Pemkab sebaiknya jangan terlalu meributkan masalah sangketa
wilayah batas kota-kabupaten, baiknya Pemkab mengurusi wilayah Cirebon Timur
yang belum dimaksimalkan potensinya. Apalagi, ruas jalan di sana masih jelek
semua,” tuturnya.
Menanggapi pernyataan
Bupati yang dianggap berlebihan menyikapi persoalan sangketa batas wilayah,
Yuyun memaklumi sikap responsif orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu.
Menurutnya, karena Sunjaya Purawadisastra merupakan seorang perwira. “Saya
memaklumi saja sikap itu, kalau Bupati itu kan orang militer, mungkin tanggung
jawab mempertahankan wilayah bagi perwira itu sangat sensitif. Tapi yah jangan
berlebihan juga, karena kita tidak sedang berebut wilayah seperti Israel dan
Palestina,” tukasnya.
Hal serupa dikatakan
rekannya, Agus Permadi menjelaskan, alasan kebanyakan warga perbatasan memilih
Kota Cirebon yaitu di antaranya karena alasan pelanyanan administrasi dan
pelayanan fasilitas umum. Dia menjelaskan, seperti warga Kecamatan Kedawung
yang ingin menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kependudukan harus
ke Sumber. Bahkan, sebaliknya Pemkot Cirebon mengakomodir pelayanan umum, seperti
Puskesmas dan lainnya. “Saya sendiri bikin SIM harus ke Sumber, belum lagi
warga perbatasan yang sakit pasti lebih memilih Puskesmas yang ada di Kota,”
ungkapnya.
Alumni SMA Muhammadiyah itu
menceritakan, pada tahun 1977 sekolahnya secara administrasi termasuk di
wilayah Kota Cirebon. “Pada saat itu sepanjang jalan Tuparev dan sekitarnya,
masih wilayah Kota Cirebon,” jelas Agus. (Iwe/CNC)
Info: CirebonNews.Com
Tidak ada komentar: