Ribuan masyarakat Banten memenuhi Alun alun Kota Serang, menyaksikan Gubernur Banten Rano karno berduet dengan band reggae asal Banten Momonon dalam malam puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tingkat Provinsi Banten tahun 2016.

Ribuan masyarakat yang hadir berjoget reggae bersama saat Rano Karno bersama Gozil Momonon (vokalis) membawakan lagu si Doel Anak Betawi. 

Penonton dibuat kembali dibuat bergoyang saat Rano Karno membawakan lagu lawasnya berjudul 'Bukalah kacamatamu' yang dibawakan dengan versi reggae. 

Dalam kesempatan tersebut Rano meminta seluruh masyarakat Banten untuk menaati aturan lalu lintas, seperti helm, spion, dan selalu memeriksa kendaraannya agar siap pakai kapan saja

Rano Karno duet dengan penyanyi Regea 2016 Merdeka.com

"Semua pengendara harus ingat keluarga menanti di rumah. Ada aturan lalu lintas yang harus diikuti. Jangan sembarangan berhenti dan taati terus rambu-rambunya," kaya Rano saat melakukan sosialisasi keselamatan dan tertib lalu lintas di acara peringatan hari perhubungan tersebut.

Ribuan masyarakat Banten ikut berdendang bersama Rano Karno yang diiringi oleh band reggae Momonon. [hhw]

Info: merdeka.com

4 WNI yang ditahan Abu Sayyaf. ©2016 Merdeka.com

Empat orang warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina mengaku telah disiksa. Hal itu dikatakan salah seorang dari empat WNI yang disandera lebih dari dua bulan.

"Disiksa, kalau melawan ditodong dengan senjata api," ujar Theodorus Kopong, asal Flores di Bandara Soetta, Sabtu (24/9).

Dia juga menjelaskan, bahwa di sana tidak ada lagi sandera. "Mungkin beda kelompok kalau yang sandera kami tak ada lagi orang kita," ujarnya.

Untuk diketahui mereka disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 9 Juli 2016 di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia Timur. Saat ditanya apakah keluarga sudah mengetahui kepulangan dirinya, Theodorus mengaku keluarganya belum tahu. 

"Tidak, belum tahu. Karena tak ada kontak sampai saat ini," tuturnya. [hhw]

Info: merdeka.com

4 WNI yang ditahan Abu Sayyaf. ©2016 Merdeka.com

Empat orang warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina telah tiba di Tanah Air mendarat dengan pesawat Singapore Airlines SQ968 sekitar pukul 22.20 WIB di Terminal 2D, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (24/09/2016).

Keempat orang tersebut dijemput oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yakni Krisna Djaelani.

"Jadi ada empat orang yang telah dibebaskan dengan selamat dan sehat tanpa ada sakit dan kurang apa pun. Empat orang tersebut masing-masing adalah, tiga orang dari Flores satu dari Sulawesi Selatan," ujar seorang staf humas dari Kemenlu, Sabtu (24/9).

Selanjutnya, kata dia, ke empat sandera tersebut akan di bawa menuju kantor Kemenlu di Jakarta. "Setelah itu baru kita pukangkan gratis dengan pesawat reguler ke keluarga masing-masing," terangnya.

Keempat orang yang telah diselamatkan itu masing-masing berdasarkan keterangan paspor adalah :

1. Theodorus Kopong kelahiran 1970 asal Flores 
2. Lorens Koten 1982 asal Nunukan Kalimantan Utara
3. Herman Bin Manggak 1986 asal Bulukumba Sulawesi Selatan 
4. Emanuel Arakian 1970 asal Nunukan Sulawesi Selatan

Mereka selanjutnya akan dimintai keterangannya oleh petugas Kemenlu sekaligus untuk dilakukan pemeriksaan secara detail. [hhw]

Info: merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama empat pimpinan KPK memberikan keterangan usai menyetor LHKPN di kantor KPK, Kamis (22/9). Foto: boy/jpnn

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan pengelolaan bekas gedung Bank Papan Sejahtera yang merupakan aset sitaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gedung yang berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, itu selama ini menjadi kantor resmi KPK. Kini, pengelolaannya sah diserahkan kepada komisi antirasuah.

"Pada hari ini kami dengan sangat senang hati dan sangat bangga bisa menyerahkan gedung yang bersejarah, dan memiliki nilai luar biasa dari sejarah RI mengenai penegakan pemberantasan korupsi, gedung yang dikelola penuh KPK," kata Mulyani usai melaporkan LHKPN  di kantor KPK, Kamis (22/9).

Ia berharap gedung ini digunakan semaksimal mungkin untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Digunakan semaksimal mungkin untuk pelatihan, dan memberikan insipirasi untuk generasi muda dan negara lain dalam upaya pemberantasan korupsi," beber mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, gedung ini ke depan akan dikelola komisi antirasuah. "Untuk kepentingan KPK, Ibu Ani menyerahkan gedung KPK ini untuk dikelola KPK," kata Agus didampingi Sri Mulyani di kantor KPK, Kamis (22/9) sore. "Jadi, gedung ini aset KPK, dikelola KPK," tegas Agus.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya pernah menempati sebuah gedung di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, kemudian bekas gedung Dewan Pertimbangan Agung di Jalan Veteran hingga akhirnya  Agustus 2007 pindah ke gedung di Jalan Rasuna Said.

Gedung yang tidak digunakan itu dialihfungsikan untuk kantor KPK. Pada 29 Desember 2015, KPK baru memiliki gedung resmi di Jalan Kuningan Persada, Jaksel. Peresmian gedung merah putih itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. (boy/jpnn)

Info: jpnn.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama empat pimpinan KPK memberikan keterangan usai menyetor LHKPN di kantor KPK, Kamis (22/9). Foto: Boy/jpnn

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/9).

SMI terpantau tiba di kantor komisi antirasuah sekitar pukul 15.15 dengan pengawalan ketat protokoler Kemenkeu.

Hanya saja, SMI belum mau membeber berapa kekayaan yang dimilikinya. "Nanti ya," ujar mantan petinggi Bank Dunia itu sambil masuk gedung KPK.

SMI terakhir kali melaporkan hartanya pada 21 Mei 2010. Ketika itu ia masih menjabat Menkeu di era Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada laporan tahun 2010 silam harta SMI mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 16,4 miliar dan USD 400198 menjadi Rp 17,2 miliar dan USD 393189.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak membenarkan SMI melapor kekayaan. "Kunjungan Menkeu Sri Mulyani ke KPK untuk penyerahan LHKPN," Yuyuk.

Seperti diketahui, SMI merupakan menteri kedua hasil reshuffle kabinet jilid II Presiden Joko Widodo yang melapor kekayaan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sudah terlebih dahulu menyetor laporan kekayaannya kepada komisi antirasuah. (boy/jpnn)

Info: jpnn.com

Wanita Manado ngelem. ©2016 Merdeka.com

Seorang wanita muda berinisial MM (21), warga Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, ditangkap Satgas Anti Narkoba Ormas Laskar Manguni Indonesia (LMI) di kompleks Jembatan Soekarno Manado, Rabu (21/9) sore. Gadis berusia 21 tahun ini diamankan lantaran kedapatan menghirup lem (ngelem) jenis Eha Bond.

Saat dibawa ke Mapolresta Manado, ia masih dalam keadaan terpengaruh zat kimia tersebut. Korban sendiri mengaku sudah kecanduan dan mengisap lem sebanyak dua kali sehari.

"Saya sudah kecanduan dan setiap hari menghirup lem sebanyak dua kali. Tapi bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga sering ngelem," kata MM.

Untuk mendapatkan lem tersebut, MM memperolehnya dengan dua cara. Selain membeli dari pusat perbelanjaan terdekat, ia juga mendapatnya dari pemberian orang dikenal dengan menjajakan tubuhnya.

"Saya dan teman-teman sering beli di pusat perbelanjaan maupun swalayan di pusat kota. Selain itu sering diberi lelaki yang saya panggil 'Paman' berinisial A. Itupun harus 'melayani' dia dulu," ungkapnya polos.

Gadis muda ini bahkan rela ditiduri demi bisa menghirup zat kimia berbahaya tersebut. Ia mengaku sering mangkal di kawasan Taman Kesatuan Bangsa (TKB) pusat kota untuk mencari pelanggan.

"Kalau tarif layanan, biasanya saya meminta Rp 200 ribu untuk semalam. Uangnya saya pakai buat makan dan beli lem," ucapnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polresta Manado AKP Roly Sahelangi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan wanita muda oleh anggota ormas LMI.

"Korban diamankan saat ngelem kemudian di bawa ke sini. Ia sudah dibawa ke unit Narkoba," jelasnya. [sho]

Info: merdeka.com

Irman Gusman ditahan KPK. ©2016 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

KPK bersedia diminta klarifikasi perihal aduan Liestyana Rizal Gusman, terkait penangkapan suaminya Irman Gusman. Irman ditangkap KPK atas dugaan penerimaan suap pengajuan rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor terhadap Bulog.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha menjelaskan setiap kali ada penangkapan seseorang pihaknya selalu mendokumentasikan pelaksanaan tersebut. Oleh karenanya, lanjut Priharsa apa yang disampaikan oleh Liestyana KPK akan menjelaskan secara detil.

"Penangkapan yang dilakukan oleh KPK itu direkam jadi kami sangat siap untuk dikonfirmasi atau memberikan konfirmasi dengan adanya anggapan yang mengatakan proses itu tidak manusiawi jadi kami sangat siap untuk itu," ujar Priharsa di gedung KPK, Selasa (21/9).

Diketahui, Selasa (20/9) istri Irman Gusman menyambangi kompleks parlemen MPR, DPR kemudian menceritakan kejadian penangkapan Irman oleh KPK. Liestyana menceritakan kejadian tersebut sambil terisak.

"Saya malam itu jam 1 malam sedang salat. Saya lupa salat Isya, saya bangun lagi. Suami masuk ke kamar. Saya masih salat. Selesai salat dia sudah ganti baju, pake baju piyama. Saya ingat, pintu depan masih terbuka. 'Pah belum tutup pintu ya?," kata Liestyana di lokasi, Selasa (20/9).

Saat hendak menutup pintu, Liestyana melihat ada sejumlah penyidik KPK yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan langsung berteriak bahwa Irman harus ditangkap karena terlibat suap.

"Kemudian saya keluar, begitu keluar, di depan kamar saya tapi yang di atas tangga lantai 2 sudah ada orang KPK dengan berteriak-teriak membawa seperti kamera, seperti orang mau gambarin. Langsung bilang 'Bapak kami tangkap! Bapak terima suap!," tuturnya.

Irman, katanya, langsung menegur penyidik dan mengajaknya turun ke bawah untuk berbicara perihal maksud dan tujuannya. Penyidik KPK ternyata datang bersama istri Xaveriandi, Memi, dan Willy Sutanto adik kandung Xaveriandi.

Lalu, lanjut dia, penyidik KPK langsung menuduh Irman dan meminta agar mengaku telah memberikan rekomendasi kuota gula ke bulog. Sebagai gantinya, Memi memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Irman. [hhw] 

Info: merdeka.com

Pelaku jaringan prostitusi diringkus polisi. ©2016 merdeka.com/parwito

Sub Direktorat IV Anak-anak dan Wanita (Reknata) Ditreskrimum Polda Jateng berhasil membongkar sindikat perdagangan anak perempuan. Keempat pelaku adalah Hesti Winarsi (29), Sulistiono (26) dan Budi Santoso (48) ketiganya warga asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah serta seorang tersangka lagi bernama Nasimin (56) asal Surabaya, Jawa Timur.

Para korbannya, sebagian merupakan anak-anak. Dari empat korban, tiga di antaranya masih berusia belasan tahun masing-masing berinisial MG (16), EN (14) dan SS (16). Kemudian, satu korban lainya berinisial MR berumur 20 tahun.

Dirkrimum Polda Jateng Kombes Pol Gagas Nugraha mengungkapkan, modus yang dilakukan para pelaku yakni menjanjikan calon korban sebuah pekerjaaan dengan gaji dan insentif yang sangat besar.

"Korban dieksploitasi yang semula dijadikan sebagai pemandu lagu ternyata diberikan janji yang muluk-muluk gaji dan salari sampai sembilan juta. Ternyata sesampainya di Surabaya dijadikan PSK," ungkap Gagas saat gelar kasus di Mapolda Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu (21/9).

Gagas membeberkan, proses rekrutmen korban yang dilakukan pelaku berawal dari pertemuan antara korban dengan pelaku di derah Kendal pada pertengahan bulan Agustus lalu. Kemudian para korban sempat diajak ke sebuah tempat hiburan dan karaoke di kawasan Taman Wisata Bandungan, Kabupaten Semarang.

Sampai akhirnya pada 19 Agustus lalu, korban dipekerjakan sebagai PSK di rumah bordir milik Nasimin, Wisma Romantik di Jalan Sememi Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Para korban dipasang tarif Rp 170 ribu untuk sekali kencan.

"Proses rekrutmennya dimulai dari Kendal berjalan ke Bandungan. Kemudian dilepas ke Jawa Timur. Karena status korban masih anak-anak dan mereka akhirnya tergiur. Mereka (para pelaku) sudah menjalankan praktik ini kurang lebih selama satu tahun," bebernya.

Salah satu pelaku bernama Hesti Winarsi mengaku berperan sebagai perekrut. Dari pengakuan wanita paruh baya ini, sejauh ini dia sudah sanggup merekrut empat orang. Dalam kasus ini, upah yang diterimanya untuk mendapatkan seorang gadis mencapai Rp 500 ribu.

"Awalnya dia (korban) ingin mencari kerja, terus saya tawari di Surabaya. Tapi saya sempat ajak ke daerah Boja, saya belikan pakaian dulu. Biar kelihatan cantik dan pantas. Baru kemudian saya antar ke Bandungan. Yang saya dapat dari ini lima ratus ribu," bebernya.

Berbeda dengan Hesti, pelaku lain Budi Santoso mempunyai peran yang berbeda. Saat diinterogasi petugas, Budi mengaku hanya sebagai kurir saja. Namun anehnya, para korban sempat diajak untuk berhubungan badan sesampainya di Kawasan Tempat Wisata Bandungan, Kabupaten Semarang.

"Sewaktu di Bandungan saya 'pakai' dulu (berhubungan badan). Saya tugasnya cuma ngantar dan jemput. Dapat biaya Rp 2,5 juta untuk operasional, termasuk untuk membelikan pakaian," terang Budi.

Terkait tarif, menurut pengakuan Nasimin yang tak lain pemilik lokalisasi di Surabaya mengatakan, tidak ada perbedaan tarif dari segi umur. Hanya saja, yang membedakan hanya soal waktu kapan para korban tersebut dipekerjakan.

"Anak buah saya ada sebanyak 12 mas. Tarifnya tidak ada perbedaan, semua sama. Anak atau dewasa sama saja. Kalau malam Rp 170 ribu, sedangkan kalau siang Rp 160 ribu. Satu orang kadang bisa melayani sampai empat orang dalam sehari kerja," ucapnya.

Selain mengamankan empat pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa ijazah korban, akte kelahiran korban, satu unit mobil dan satu bungkus alat kontrasepsi (kondom) serta beberapa bukti lainnya.

Akibat perbuatanya tersebut, keempat pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 83, Pasal 88 dan atau Pasal 81 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian, juga dijerat Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang. [cob] 

Info: merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP. Foto: Tempo/ Ridian Eka Saputra

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan mengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Selasa, 20 September 2016. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dari sejumlah pihak, tak terkecuali warga Ibu Kota.

Warga Jakarta yang kecewa menyebutkan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjuk pasangan inkumben itu sudah mengkhianati jutaan mimpi rakyat miskin. Mereka mengklaim terancam hidupnya karena program penggusuran yang dicanangkan oleh Ahok saat menjabat selama ini.

"PDIP mengkhianati kami yang sejak awal mendukung PDI Perjuangan dan berharap tidak mendukung Ahok. Keputusan ini memperjelas bahwa PDI Perjuangan menjadi partai anti wong cilik,” kata Deni Aryanto, Ketua RT 04 Guji Baru, Jakarta Barat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 September 2016.

Deni berujar, PDI Perjuangan justru seakan melupakan bahwa kemenangan yang dicapai dalam pemilu legislatif dan Pemilu Presiden lalu berkat dukungan segenap basis tradisional, yang selama ini justru menolak kepemimpinan Ahok sebagai gubernur.

"Dengan mendukung Ahok, PDIP telah menjual harga dirinya sebagai partai dan lebih memilih kepentingan pemodal yang merusak tatanan hidup masyarakat miskin Jakarta,” kata Deni.

Penolakan juga datang dari Ketua RW 09 Rawa Badak Selatan Jakarta Utara, Jones Naibaho. Ia mengaku sebelumnya tergabung dalam basis akar rumput PDIP. Jones mengatakan akan mencabut seluruh dukungan yang selama ini telah diberikan setelah keputusan PDIP mencalonkan Ahok kembali.

"Kami siap melawan keputusan dan keluar dari partai demi prinsip dan komitmen tersebut," katanya. Ghoida Rahmah

Info: tempo.co

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau Taman Gantung usai diresmikan di gedung Siola Jalan Tunjungan Surabaya, 26 Juli 2016. Foto: Tempo/ Mohamad Syarrafah

Surabaya - Keluarga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merasa pengumuman PDI Perjuangan yang telah resmi mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 sesuai dengan prediksi. Menurut putra Risma, Fuad Benardi, tanda-tanda bahwa PDIP akan mengusung Ahok dan Djarot sudah terlihat lama.

"Saya beberapa kali sudah bilang ke masyarakat kalau Bu Risma tetap di Surabaya," ujar Fuad kepada Tempo, Rabu, 21 September 2016.

Fuad lega ibunya tidak jadi dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan. Dia berterima kasih kepada Ketua Umum Megawati karena mendengar aspirasi warga Surabaya.

Dengan begitu, Fuad mengatakan, ibunya dapat menepati janjinya kepada warga Surabaya saat kampanye pemilihan Wali Kota Surabaya bahwa Risma tidak akan mau dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Bu Risma dapat memenuhi janji warga Surabaya tetap di Surabaya," tuturnya

Fuad berharap ibunya dapat lebih berfokus menyelesaikan semua pekerjaan dalam membangun Surabaya. "Tren bisa dilanjutkan, pembangunan Surabaya jalan terus."

Fuad menyebutkan selama ini ibunya tidak berfokus bekerja sebagai wali kota gara-gara isu soal Risma akan diusung PDI Perjuangan sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Isu dicalonkan membuat Bu Risma tak bisa bekerja dengan enak," katanya.

Semalam, PDIP resmi mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017.

Pertemuan berlangsung di rumah Megawati, Jakarta, pukul 17.25 WIB hingga 18.44 WIB. Sedangkan Risma ditunjuk menjadi juru kampanye nasional pilkada 2017. (Edwin Fajerial)

Info: tempo.co

Ilustrasi Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso diminta mengambil alih kasus anggota DPRD Bali yang positif menggunakan narkoba beberapa waktu lalu. Sebab, meski sudah dinyatakan positif menggunakan narkoba, anggota DPRD Bali tersebut hingga kini masih tak tersentuh hukum, baik itu BNN Provinsi Bali ataupun Polda Bali.

Hal tersebut disampaikan Elemen Masyarakat Bali Anti Narkoba (EMBAN), PN Dula, dalam siaran persnya kepada wartawan. Dula menyampaikan, pada 28 April 2016, BNN Provinsi Bali telah melakukan tes urin terhadap anggota DPRD Bali dan dinyatakan positif memakai narkoba.

Malahan Wakil Ketua DPRD Bali itu terindikasi sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Polda Bali bahkan sudah pernah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 26 November 2014.

"Kami monitor, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui oknum tersebut sebagai pemakai dan pengedar, tapi karena oknum tersebut pejabat dan juga balian (dukun), sehingga masyarakat takut, apalagi ada oknum polisi biasa keluar masuk rumah oknum dewan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, atas temuan dan fakta tes urine tersebut, masyarakat Bali sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa damai ke BNN Provinsi Bali agar secepatnya mengambil tindakan. Tapi hingga saat ini tidak ada tindakan apapun terhadap yang bersangkutan.

"Pihak BNN Provinsi Bali hingga kini belum melakukan tindakan konkret, tetap bungkam, dan tidak berani mengumumkan nama-nama anggota dewan yang terindikasi tersebut. Sementara pihak kepolisian Polda Bali, meski sudah ada surat perintah penyelidikan, tetapi hasilnya tetap tidak ada, ada apa ini?" ujarnya.

Dula juga meminta agar Presiden Jokowi memberi atensi pada kasus ini dan memerintahkan bawahannya untuk menindak dan menghukum pemakai, pengedar, dan beking perdagangan narkoba

Selain EMBAN, elemen anti narkoba lainnya, GERILYA Bali, juga sudah mempertanyakan hal tersebut. Namun hingga kini tak kunjung membuahkan hasil. [dan]

Info: merdeka.com

Remaja pesta sabu dengan waria di Palembang. ©2016 merdeka.com/irwanto

Seorang remaja putra berinisial EW (16) diciduk polisi lantaran membawa satu paket kecil sabu senilai Rp 50 ribu. Saat interogasi, EW ternyata baru saja menggelar pesta sabu dan berhubungan seks dengan seorang waria.

Penangkapan EW saat polisi patroli di Jalan Sido Ing Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Gandus, Palembang, Senin (19/9) malam. Gelagatnya dicurigai petugas dan saat digeledah ditemukan sepaket sabu. EW juga menyimpan sepucuk senjata api rakitan beserta empat butir peluru saat penggeledahan di rumahnya.

Dari pengakuan EW, dia baru saja membeli sabu dari seorang waria berinisial GP (DPO) di salon milik GP yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Di salon itu juga tersangka sempat mengonsumsi barang haram itu dan selanjutnya 'main' dengan GP.

"Saya kenal enam bulan ini, seminggu sekali main ke salonnya (GP) buat beli sabu, kadang makai di sana. Semalam sempat 'main' juga sama dia (GP)," ungkap tersangka EW di Mapolsek Gandus Palembang, Selasa (20/9).

Mengenai senpi rakitan yang ditemukan, tersangka yang bekerja sebagai juru parkir itu mengaku milik temannya. Selama ini, dia tak pernah menggunakannya apalagi untuk berbuat kejahatan.

"Bukan punya saya. Saya paling cuma makai sabu saja, sudah setahun ini," ujarnya.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Tommy Aria Dwiyanto didampingi Kapolsek Gandus Palembang AKP Dedi Rahmat mengungkapkan, setelah EW diamankan, pihaknya langsung menggerebek salon GP. Sayang, GP keburu kabur karena mengetahui kedatangan petugas.

"Waktu digerebek, preman-preman sana meniup percon empat kali. Kemungkinan percon itu kode biar GP cepat lari karena ada polisi. GP kita nyatakan buron," ungkap Tommy.

Saat diperiksa di kantor polisi, kata dia, terdapat cairan kental di celana dalam tersangka EW. Diketahui, EW baru saja berhubungan seks dengan GP usai pesta sabu.

"EW tadinya malu-malu buat ngaku, akhirnya ngaku juga kalau dia habis 'begituan' sama GP yang waria itu," tuturnya.

Pada waktu yang sama, sambung Tommy, petugas meringkus dua pelaku yang baru saja membeli sabu paket hemat dari GP, yakni berinisial DR (18) dan AG (20). Dari ketiga tersangka tersebut disita barang bukti berupa paket sabu, pirek, pipet, dan senpi rakitan beserta empat butir peluru kaliber 5,6 mm dan dua bilah senjata tajam. [tyo]

Info: merdeka.com

gedung dpr. merdeka.com/arie basuki

Polda Metro Jaya telah menyiapkan dan merencanakan pengamanan menjelang pilkada serentak, termasuk DKI Jakarta. Polda Metro akan mulai melakukan pengamanan dari pembukaan pendaftaran hingga pelantikan.

"Kami kerahkan untuk melakukan pengamanan, dan kami juga sudah melakukan ploting terkait dengan rencana pendaftaran cagub dan cawagub dari parpol, kami sudah agendakan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, di Polda Metro Jaya, Selasa (20/9).

Pihaknya telah melakukan Operasi Mata Praja Jaya dari 19 Agustus 2016 hingga 31 Oktober 2017. Pihaknya sudah melakukan rencana pengamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Banten dan Kabupaten Bekasi juga sudah melakukan rencana pengamanan pilkada serentak. Kami akan terus melakukan persiapan pengamanan untuk menciptakan iklim yang kondusif selama jalanannya proses Pilgub 2017," pungkas Awi.

Berikut agenda-agenda yang akan dilakukan pengamanan oleh Polda Metro Jaya selama pilkada:
-21-23 September 2016 pendaftaran pasangan calon selama tiga hari.
-24-25 Oktober 2016 penempatan dan penetapan nomor urut pasangan calon selama dua hari.
-25 November 2016-14 Februari 2017 pengadaan distribusi logistik selama 82 hari.
-28 Oktober 2016-11 Februari 2017 selama 107 hari pelaksanaan kampanye terdiri debat publik secara terbuka maupun kampanye melalui media. (gelar pasukan pengamanan pilkada kemungkinan Januari 2017).
-12-14 Februari 2017 masa tenang selama tiga hari.
-15 Februari 2017 pungut dan hitung suara selama satu hari.
-16-27 Februari 2017 rekap hasil suara selama 13 hari.
-25-27 Februari 2017 penetapan hasil suara ke KPU prov selama tiga hari.
-14 Maret-14 Juni 2017 perselisihan hasil pemilu.
-31 Oktober 2017 pelantikan dan ucap janji. [dan]

Info: merdeka.com

Guru Dasrul. ©2016 merdeka.com/mappesona

Terdakwa MA (16) kembali menjalani sidang lanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang siswa terhadap guru di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Dalam sidang kali ini, MA dituntut 1,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

"Tuntutannya itu sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun dan ini lebih ringan," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rustiani Muin yang ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (20/9), demikian dilansir Antara.

MA tetap didakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama. Penerapan pasal yang disangkakan sesuai dengan perbuatan terdakwa terhadap guru Dasrul (52).

"Saya rasa hukuman yang dituntutkan terhadap terdakwa, sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa," lanjutnya.

Tuntutannya, kata Rustiani, lebih ringan diberikan lantaran terdakwa masih di bawah umur, apalagi masih berstatus sebagai pelajar. Atas alasan itu, JPU tidak memberikan tuntutan maksimal sesuai dengan sangkaan pasalnya.

"Tuntutan ini lebih ringan dan memang kita mengambil yang terbawah. Banyak pertimbangannya, salah satunya karena terdakwa masih berada di bawah umur sehingga tidak dituntut dengan hukuman maksimal," katanya.

Sementara kuasa hukum terdakwa, Abdul Gafur menilai bila tuntutan JPU terhadap kliennya tersebut keliru. Menurut dia, hukuman yang dituntutkan terhadap kliennya tersebut dianggap masih tinggi.

"Tuntutan JPU ini terlalu tinggi, apalagi ini untuk anak di bawah umur yang masih memiliki masa depan. Kita nanti akan ajukan pleidoi (pembelaan) atas tuntutannya," katanya.

Apalagi pada pasal 170 ayat (2) ke 2 yang dijeratkan terhadap kliennya itu tidak memenuhi unsur secara primair karena bila melihat dari fakta yang terungkap, tidak ada fakta yang menyebutkan bila terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap gurunya.

Justru menurut dia, terdakwa yang justru malah diperlakukan secara tidak wajar oleh gurunya (Dasrul). Dia juga menilai dakwaan JPU yang menyatakan bila terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap gurunya itu sangatlah keliru.

"Saya pastikan akan mengajukan nota pembelaan (Pleidoi) secara tertulis, atas tuntutan JPU pada sidang mendatang," beber Abdul Gafur. [tyo]

Info: merdeka.com

Desmond J Mahesa

Jakarta - PDI Perjuangan akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, malam nanti. Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengaku tak terkejut bila PDIP akhirnya mengusung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

"Saya sudah by feeling. Ini soal deal kekuasaan saat BG (Budi Gunawan) saja. Jadi, ini cuma soal pembuktian saja," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Ia juga tak heran jika PDIP mengusung Ahok meskipun sejumlah kader mengkritik Mantan Bupati Belitung Timur itu habis-habisan.

Pasalnya, keputusan calon gubernur tetap berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kan yang nolak Ahok bukan Bu Mega, berarti di dalam PDIP ada gejolak yang lain," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Desmond juga mempertanyakan poros alternatif yang dilakukan partai-partai Islam seperti PKB dan PPP.

Pasalnya, partai-partai tersebut belum mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu calon.

"Nah jadi pertanyaan partai Islam ngusung siapa, belum jelas juga pendaftaran tinggal besok," imbuh Desmond.

Ia mengakui partai-partai politik yang belum mengusung calon gubernur di DKI Jakarta menunggu keputusan PDIP.

Bahkan, Gerindra akan bergabung dengan PDIP bila partai berlambang banteng itu mengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Semuanya menunggu PDIP kalau PDIP dukung Risma, Gerindra bergabung dukung PDIP tapi kalau dukung Ahok partai-partai ini tak dukung ke Ahok," katanya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Selasa malam ini pukul 20.00 WIB dijadwalkan akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung resmi partai ini di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti.

Selama ini publik menduga-duga PDIP akan mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat.

"DPP PDI Perjuangan memastikan akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI pada hari Selasa, 20 September 2016 jam 20:00 bertempat di kantor Pusat DPP PDI Perjuangan, Jl. Pangeran Diponegoro no 58, Jakarta Pusat," sebut Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam keterangan resmi kepada Tribun hari ini, Selasa (20/9/2016).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diminta kosongkan jadwal pada sore hari ini, Selasa (20/9/2016), oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Ahok setelah melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat, Senin (19/9/2016) malam.

Djarot kepada Ahok menyampaikan permintaan Hasto. Bahwa akan ada pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Saya hanya disampaikan tadi malam, bahwa malam ini akan ada pengumuman di DPP PDIP, diharapkan kalau bisa saya kosongkan waktu, siapa tahu diundang, suruh datang ke pengumuman itu. Dia meminta saya untuk mengosongkan jadwal saya, dari Pak Hasto," ujar Ahok di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Selasa (20/9/2016).

Info: tribunnews.com

Hakim anggota Binsar Gultom melihat barang bukti Es Kopi Vietnam dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Dalam persidangan itu majelis hakim juga merekonstruksi suasana saat terjadi peristiwa tewasnya Mirna di Kafe Olivier. (Warta Kota/Alex Suban)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

Jakarta - Hakim anggota Binsar Gultom memberikan pernyataannya menanggapi surat permohonan penggantian dirinya sebagai anggota majelis hakim pada sidang kasus kematian Mayan Mirna Salihin, beberapa waktu yang lalu.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa surat tersebut juga ditembuskan oleh Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso ke sejumlah lembaga negara.

"Terkait dengan laporan Penasehat Hukum Jessica ke KY baru-baru ini rupanya juga ditembuskan ke Ketua MA, Ketua KPK, dan juga beberapa lembaga lainnya," ujar Binsar, dalam keterangan persnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Binsar menambahkan, ketika itu Kuasa Hukum Jessica melaporkan dirinya ke Komisi Yudisial (KY) untuk diganti.

Ia dinilai selalu mengintervensi ketua majelis hakim Kisworo saat berbicara.

Selain itu, ia pun dinilai tidak adil terhadap Jessica dan melanggar asas praduga tak bersalah, serta melanggar kode etik hakim, pada sidang 27 Juli 2016 lalu.

Binsar menuturkan, meski diminta untuk diganti namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Waktu itu saya dilaporkan agar diganti sebagai salah satu anggota majelis kasus Jessica, namun kami tidak mempersoalkan masalah itu," jelasnya.

Diluar dugaan, ia kemudian menerima surat pencabutan permohonan penggantian anggota majelis hakim kemarin, Senin (19/9/2016).

"Dan ternyata ada surat yang kami tidak duga, karena kemarin baru kami terima surat pencabutan ini dari Penasehat Hukum terdakwa Jessica," katanya.

Berdasarkan surat tersebut, Binsar secara resmi menegaskan pengaduan tersebut telah selesai.

"Oleh karena itu kami menyatakan secara resmi, teka-teki persoalan permasalahan pengaduan tersebut kami nyatakan sudah selesai," tandasnya.

Sebelumnya, pelaporan yang memicu pelaporan tersebut yakni kalimat 'tidak perlu harus kita lihat siapa yang menaruh'.

Binsar juga membandingkan kasus tersebut dengan kasus pencabulan serta pembunuhan anak di bawah umur yang terjadi di Jasinga, Bogor.

Saat itu, kuasa hukum Jessica menilai kalimat 'walaupun tidak ada saksi yang melihat', telah melanggar Kode Etik Hakim Pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Info: tribunnews.com

Presiden Joko Widodo

Jakarta - Saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah, Presiden Joko Widodo menyinggung penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dinilau terlalu lama sehingga menghabiskan banyak waktu.

"Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ," ujar Jokowi pada pidato yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Jokowi memberi contoh, banyak tenaga pendidikan yang akhirnya kehilangan fokus untuk mengajar karena terlalu lama mengurus SPJ.

"Coba kita lihat di PU, mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80 persen itu ngontrol jalan. Ngontrol irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," tutur Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menginginkan agar daerah menyiapkan sebuah laporan yang simpel, namun tetap berorientasi pada hasil.

"Jadi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebel tebel," kata Jokowi.

Info: tribunnews.com

Jenderal Gatot Nurmantyo. ©2016 merdeka.com/dede rosyadi

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan senjata ringan untuk prajurit hingga jenderal yang terbaik adalah buatan PT Pindad.

"Tembak saya ini adalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) buatan Pindad juga, jadi bukan saya yang bagus (dalam menembak), tapi senjatanya yang memang bagus," ujarnya di Surabaya, dilansir Antara, Senin (19/9).

Dia mengemukakan hal itu saat didampingi Dankormar Mayjen TNI (Mar) RM Trusono dalam lomba menembak pistol eksekutif di Lapangan Tembak Lettu Anumerta FX Soepramono Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

"Lomba tembak di TNI itu tradisi," katanya tentang lomba menembak yang diikuti sekitar 200 prajurit TNI dan Perwira Tinggi TNI dalam rangkaian acara menyemarakkan HUT ke-71 TNI itu.

Menurut dia, tradisi lomba tembak itu berawal dari lomba perorangan, lalu lomba tingkat satuan, angkatan, hingga antar-angkatan.

"Tujuannya ada tim pencari bakat. Kalau ada yang juara atau berbakat akan diambil untuk dilatih khusus guna menghadapi lomba tembak skala internasional," katanya.

Hal itu, katanya, akan menjadikan "performance" TNI di dunia semakin baik, bahkan beberapa kali di antaranya mampu menjadi juara dunia.

"Kalau saya ikut lomba ini, karena ingin memotivasi prajurit. Kalau jenderal bisa mendapat nilai 8 ke atas, tentu prajurit akan malu," katanya.

Latihan Menembak KRI Sementara itu, KRI Sultan Hasanuddin-366 yang dikomandani Letkol Laut (P) Sandharianto melaksanakan latihan penembakan dengan meriam 76 mm di Perairan Australia sejak tanggal 15 September hingga 23 September 2016.

Latihan dalam Group Red Force bersama HMAS Newcastle FFG 06 Australia, JDS Fuyuzuki DD 118 Jepang, USS Hopper 70 Amerika, dan KD JEBAT 29 Malaysia itu juga melaksanakan serial 16070- GUNNEX 604 dengan alokasi AMO sebanyak 20 butir.

Unsur-unsur yang tergabung dalam Kakadu Exercise 2016 menembak dengan sasaran target yaitu towing vessel dengan panjang 6,0 meter, tinggi 3,1 meter panjang towing 1200 yds dengan jarak tembak 9000 yard dari kapal penembak.

KRI Sultan Hasanuddin-366 yang merupakan jajaran Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmatim pada peran tempur menembak dengan meriam 76 mm sebelum melaksanakan penembakan melaporkan kepada kapal towing target bahwa di jarak 3 nm dari target aman dari sasaran.

Selanjutnya, meyakinkan bahwa kapal penarik dan sasaran tertangkap di radar dengan baik, memastikan posisi kapal penarik dan sasaran positif melalui identifikasi visual. Selain itu, penembakan dilaksanakan setelah konfirmasi dari ocs.

Daftar latihan tersebut juga dilaksanakan ADEX pertahanan udara, OTHT EXERCISE deteksi jarak jauh, NSIC publikasi malam, GUNNEX penembakan bahaya udara dan permukaan dan BOAT TRANSFER pertukaran personel, serta CASEX yaitu deteksi kapal selam dan diakhiri dengan PHOTOEX poto dari pesawat udara serta ENCOUNTEREX yaitu Gunnex bahaya udara dan bahaya permukaan. [dan]

Info: Merdeka.com

BPN Kota Bogor. ©2016 hallobogor.com

Pengusaha Efri Jhonly lewat kuasa hukumnya, Tariyanto SH melayangkan surat somasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Yulia Jaya Nirmawati. Somasi ini terkait dengan pengurusan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan milik kliennya, meski dari sisi administrasi maupun hukum, tidak bermasalah tetapi tidak bisa diselesaikan perpanjangannya.

"Apabila kepala kantor BPN Kota Bogor tetap tidak melakukan perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas SHGB No.310/Gudang, yang klien kami mohonkan dimaksud, maka kami akan menempuh upaya-upaya hukum yang diperlukan termasuk tidak terbatas pada mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor , kata Tariyanto kepada wartawan di Bogor, Senin (19/9).

Dijelaskan Efri, kliennya telah membeli sebidang tanah seluas 6.354 M2 (enam ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Surya Kencana, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tercatat dalam SHGB No.310/Gudang.

"Transaksi pembelian atas tanah tersebut dilakukan pada bulan Maret 2016," terangnya.

Padahal, sambung Tariyanto, sebelum dilakukan transaksi atas SHGB No. 310/Gudang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor meminta supaya Tanu Heriyanto selaku nama yang tertera dalam SHGB No. 310/Gudang dimaksud, dihadirkan untuk menghadap kepala kantor Pertanahan Kota Bogor guna dilakukan verifikasi identitas dari Tanu Heriyanto selaku penjual.

"Atas hal tersebut klien kamipun telah memenuhi keinginan kepala kantor pertanahan kota Bogor untuk menghadirkan Tanu Heriyanto beserta pihak-pihak yang terkait ke hadapannya. Selanjutnya klien kami bermaksud untuk melakukan perpanjangan dan atau pembaharuan hak atas SHGB No. 310/Gudang," paparnya.

Akan tetapi, sambung Tariyanto, Kepala Kantor BPN Kota Bogor menolak perpanjangan dan/atau pembaharuan hak yang kliennya mohonkan tersebut. Tariyanto mengingatkan, sebagai penyelenggara pelayanan publik seyogyanya kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

"Bukan malah mempersulit dengan memberikan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum," pungkasnya.

Info: Merdeka.com

Siswa MTs meniti jembatan yang amblas. ©2016 Merdeka.com/Nur Fauziah

Akibat jembatan amblas, warga yang hendak menuju Rawa Geni dari Kampung Baru, Kecamatan Cipayung, Depok terhambat. Jembatan itu sangat vital bagi warga sekitar karena sebagai akses jalan utama. Selama jembatan rusak, warga kesulitan melintas. Anak sekolah kerap mengeluh jika lewat jembatan itu.

Jika anak sekolah ingin melintas, mereka harus ekstra hati-hati. Besi yang ada pun dipegang erat-erat. Sambil melihat ke bawah, mereka melintas di tepi jembatan.

"Licin ini jalannya, jadi harus pelan-pelan banget," kata Ari, salah satu siswa, Senin (19/9).

Hadi Wibisono siswa Mts Al Hidayah mengatakan jembatan itu sudah lama amblas. Tapi dia tetap nekat melintas karena tidak punya pilihan alternatif jalan menuju sekolahnya.

"Pelan-pelan aja jalannya, di situ juga licin. Rusaknya udah lama, sekarang makin rusak," ujarnya.

Dirinya tidak merasa takut ketika melewati jembatan tersebut meski keadaannya memprihatinkan. "Enggak takut karena sama teman-teman, yang penting jalannya pelan-pelan," akunya.

Lia, salah satu warga mengaku kasihan jika melihat anak sekolah melintas. Mereka harus pelan-pelan agar tidak terpeleset dan jatuh. Jembatan itu sangat penting bagi mereka karena penghubung menuju sekolahan.

"Di sini ada dua sekolah, SD dan SMP. Kalau mau ke sekolah harus lewat jembatan sini," katanya.

Dia pun berharap agar jembatan ini segera diperbaiki. Sebab, banyak warga yang memaksa melewati jembatan tersebut. Jika tetap dibiarkan khawatir ada korban jiwa.

"Masa harus nunggu korban dulu baru diperbaiki," pungkasnya. [tyo]

Info: Merdeka.com