Pekalipan - Meski sejumlah PKL berniat akan menggelar aksi unjuk rasa Senin (Sekarang, red), namun PKL yang terhimpun dalam Forum Pedagang Kaki Lima (FPKL) mengaku tak ikut-ikutan berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah terkait penataan PKL di pinggiran jalan utama di Kota Cirebon. Mereka berdalih, janji Pemerintah Kota Cirebon merelokasi sejumlah PKL merupakan kebijakan yang tepat dan bukan hanya mementingkan satu pihak saja.
Ketua FPKL, Agus Mulyanto
menjelaskan sejak Rabu (27/8) kemarin, pihaknya bersama rekan-rekan FPKL
diundang secara resmi oleh Wali Kota Cirebon terkait untuk membahas rencana
penataan seluruh PKL di Kota Cirebon. Lanjut dia mengatakan, rapat tersebut
menghasilkan rumusan yaitu pemerintah sudah menetapkan titik-titik tempat untuk
penataan bagi PKL di Kota Cirebon. Bukan hanya itu, pihaknya menilai kebijakan
Pemerintah mengesahkan Perwali tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL itu bagian
dari solusi untuk menyejahterakan PKL. “Untuk itu kami Forum PKL menolak
ikut-ikutan demonstrasi. Jika ada yang ikut demo mengatasnamakan Forum PKL,
saya menegaskan itu bukan dari FPKL,” ujarnya saat ditemui di kantor
sekretariat FPKL di jalan Pegajahan Kecamatan Pekalipan, Minggu (31/8).
Tak tanggung-tanggung,
bahkan Ketua Forum PKL tersebut menilai jika ada PKL yang turun aksi besok ada
dari organisasi PKL yang abal-abal, artinya demonstrasi PKL menolak yang
Perwali itu, tidak memiliki ijin resmi dan tidak terdaftar Kesbangpol. Agus
menjelaskan, Wali Kota Cirebon, H Ano Sutrisno sudah menentukan salah satu
tempat panataan bagi PKL di depan eks gedung BAT. Tempat tersebut menurutnya
sudah berjalan didiami sejumlah PKL sejak Rabu lalu. Ke depannya, seduai janji
Wali Kota Cirebon, akan difungsikan sebagai pusat jajanan serba ada (pujasera).
“FPKL tidak melakukan demo apa pun. Mulai pekan ini, semua Kepala SKPD, akan
secara bergiliran meramaikan gedung eks BAT,” kata Agus.
Dikatakan Agus, Pemerintah
Kota Cirebon juga akan berjanji menyediakan fasilitas berupa, meja, tenda dan
kursi kepada PKL secara gratis di halaman depan BAT. “Itu menunjukkan ada
keseriusan upaya pemkot untuk memberdayakan PKL, jadi kita tidak usah berdemo.
Kita tunggu saja upaya pemkot selanjutnya,” ungkapnya.
Sementara Ketua Badan Komunikasi
Ikatan-Pedagang Kaki Lima (BKI-PKL), Suhendi menegaskan tetap akan melakukan
aksi untuk memperjuangkan nasib seluruh PKL di Kota Cirebon. Pihaknya berjanji,
sejumlah massa PKL di Kota Cirebon itu akan menduduki Balai Kota Cirebon pada
Senin (1/9) sekarang. “Hingga hari ini kami sedang melakukan konsolidasi ke
seluruh PKL di Kota Cirebon. Kami terus melakukan imbauan untuk melawan
kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada PKL,” ungkapnya.
Lanjut Suhendi menjelaskan,
kebijakan pemerintah yang melarang PKL berjualan di sejumlah jalan utama di
Kota Cirebon tidak sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kecil. Dikatakannya,
dengan kebijakan melarang PKL di jalan Wahidin, Cipto dan Siliwangi sudah
merampas penghasilan PKL. Menurutnya, kebijakan Pemkot membuat Perwali yang
tidak melibatkan PKL dalam merumuskan peraturan dan penataan PKL tersebut,
berarti PKL sudah bersikap arogan dan menggunakan tangan-tangan besi dalam
mengambil kebijakan. “Pemkot Cirebon menggunakan tangan besi dalam penyelesaian
masalah di Kota Cirebon, maka kami (PKL, red) sangat kecewa dengan sikap Pemkot
itu,” tegasnya. (Iwe/CNC)
Info: CirebonNews.Com
Tidak ada komentar: